Sleman, 30 Juli 2025 — Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman menerima kunjungan studi lapangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka menggali pemahaman langsung terkait pengelolaan Sistem Informasi Geospasial berbasis teknologi, melalui platform Geoportal Sleman.
Kegiatan ini dipimpin oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan disambut oleh Plt. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, Ir. Rin Andrijani, M.T., didampingi Kepala Seksi Data dan Informasi, Rita Probowati, S.T., M.T.. Dalam forum tersebut, kedua belah pihak saling berbagi pengalaman terkait latar belakang pengembangan Geoportal Sleman, dasar hukum pelaksanaannya, serta tujuan strategis penerapan sistem informasi geospasial dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah.
Tim Pemkab Sukoharjo diperkenalkan dengan berbagai fitur dalam Geoportal Sleman seperti:
📊 Dashboard interaktif
📍 Geostory dan peta batas wilayah
🛣️ Data infrastruktur dan potensi wilayah
⚠️ Informasi kebencanaan yang tersedia secara real-time
Selain paparan konsep, kunjungan ini juga memberikan kesempatan untuk melihat secara langsung proses pengumpulan, pengolahan, dan visualisasi data spasial oleh tim pengelola Geoportal Sleman. Penjelasan teknis meliputi integrasi sistem, pemanfaatan teknologi GIS, hingga aspek keamanan data juga menjadi bagian dari agenda.
Dalam sesi diskusi, dibahas pula berbagai aspek penting lainnya, seperti:
📌 Metadata dan kontrol kualitas data (QC & QE)
📌 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
📌 Peran strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data
📌 Peran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai walidata pendukung dan pembina data
📌 Peran Dinas Kominfo sebagai walidata utama
Kunjungan studi lapangan ini tidak hanya memberikan wawasan teknis, tetapi juga memperkuat komitmen antar daerah untuk mendorong tata kelola data spasial yang berkualitas, transparan, dan terintegrasi. Adopsi praktik baik dari Geoportal Sleman diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam memperkuat layanan publik berbasis data dan teknologi.
Dengan pemanfaatan sistem informasi geospasial yang terbuka dan akuntabel, daerah dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih presisi dan berkelanjutan.
